Bupati Kuantan Singingi, Dr. H. Suhardiman Amby, menegaskan bahwa ASN dan PPPK harus menjadi motor penggerak ekonomi warga serta penguat swasembada pangan daerah. Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja penataan pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Ketahanan Pangan (DTPHKP) di Ruang Rapat Bupati, Senin (18/5/2026).
Bupati meminta agar para pegawai dibekali keterampilan yang tepat agar dampak kemajuan ekonomi masyarakat benar-benar terlihat di lapangan. Rapat tersebut membahas optimalisasi aparatur untuk mendongkrak ketahanan pangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga program desa.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala DTPHKP Kuansing, Deflides Gusni, menyatakan pihaknya sedang menyiapkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) baru di tingkat kecamatan, baik melalui Ranperda maupun Peraturan Bupati (Perbup).
Sementara itu, Kepala BKPP Kuansing, Drs. Muradi, menjelaskan adanya rencana penataan ulang personel lintas instansi demi mengoptimalkan PAD. Skema barunya adalah menempatkan aparatur sebagai pendamping di setiap desa. Desa yang luas akan dikawal 3 hingga 4 pegawai, sedangkan desa kecil didampingi 2 pegawai. Langkah ini diambil karena Kuansing kekurangan tenaga teknis pertanian di lapangan, terlebih status penyuluh pertanian kini diatur oleh pemerintah pusat sehingga daerah kurang fleksibel.
Nantinya, para pegawai di desa akan memegang SK dengan 10 poin tugas utama, termasuk memantau produksi komoditas strategis seperti jagung pipil.
Sebagai langkah awal, Bupati meminta BKPP mengevaluasi sekitar 20 pegawai PPPK (termasuk pekerja paruh waktu) yang punya latar belakang pertanian atau peternakan namun masih bertugas di kantor dinas lain. Jika tenaganya belum mendesak, mereka akan digeser ke kecamatan dan desa.
Bupati menekankan bahwa sektor pertanian tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Dinas Peternakan, Perikanan, dan Tanaman Pangan harus saling bersinergi membangun sistem pertanian terpadu demi kesejahteraan masyarakat Kuansing.
0 Komentar